Singkong Impor – Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan krusial di sektor pertanian, kali ini terkait komoditas singkong. Dalam beberapa bulan terakhir, arus impor singkong dan turunannya seperti tepung tapioka mengalami lonjakan signifikan. Hal ini memicu keresahan di kalangan petani lokal yang merasa hasil panennya tersaingi dan tak terserap pasar.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait hal ini. Ia menegaskan perlunya pembatasan impor singkong guna melindungi kesejahteraan petani lokal yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional. Amran bahkan telah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk segera membahas dan mengambil langkah strategis demi membatasi masuknya singkong dari luar negeri.
Impor Singkong Rugikan Petani Lokal
Singkong Impor – Masuknya singkong impor dalam jumlah besar ke pasar domestik berdampak negatif terhadap harga jual singkong petani Indonesia. Dalam beberapa kasus, harga singkong anjlok hingga di bawah biaya produksi. Di sejumlah daerah penghasil utama seperti Lampung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, petani melaporkan singkong mereka menumpuk dan tak terjual.
“Kita ini negara tropis, tanah subur, kenapa harus impor singkong? Kalau petani lokal tidak dibela, lama-lama mereka tinggalkan ladang dan ketahanan pangan kita terancam,” ujar Amran dalam keterangan pers.
Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku singkong nasional tanpa harus bergantung pada impor, apalagi dalam jumlah besar. Menurutnya, banjirnya singkong impor juga menandakan lemahnya proteksi terhadap hasil pertanian dalam negeri.
Permintaan Rapat Khusus dengan Menko Airlangga
Singkong Impor – Untuk menindaklanjuti persoalan ini, Amran menyampaikan permintaan resmi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar segera menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dalam rapat tersebut, Kementan akan mengusulkan agar singkong masuk dalam daftar komoditas larangan dan pembatasan (lartas) impor.
Dengan demikian, setiap impor singkong harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah impor agar tidak membanjiri pasar dan merugikan petani lokal.
“Saya sudah bersurat ke Pak Menko Airlangga agar masalah ini dibahas secepatnya. Kita ingin atur agar tidak ada lagi impor singkong seenaknya masuk ke Indonesia,” tegas Amran.
Harga Acuan dan Penyerapan Hasil Petani
Singkong Impor – Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga acuan untuk singkong di tingkat petani sebesar Rp1.350 per kilogram. Harga ini diharapkan menjadi rujukan bagi industri tepung dan pabrik pengolahan agar tidak membeli di bawah harga tersebut.
Selain itu, Amran juga mendorong industri pengolahan tapioka di dalam negeri untuk lebih mengutamakan penyerapan bahan baku dari petani lokal. Jika hal ini berjalan seimbang, maka ketergantungan terhadap singkong impor bisa ditekan.
“Industri harus diajak berpikir jangka panjang. Kalau semua impor terus, petani tidak akan menanam lagi. Nanti industri juga rugi karena bahan bakunya tidak tersedia,” ujar Amran.
Respon Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri
Di sisi lain, pemerintah daerah turut menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pembatasan impor. Gubernur Lampung, yang wilayahnya merupakan salah satu sentra produksi singkong nasional, menyatakan bahwa pembatasan impor adalah langkah tepat untuk menjaga stabilitas harga dan semangat petani.
“Kami mendukung sepenuhnya. Petani kita harus dilindungi. Namun kami juga berharap ada insentif bagi industri agar tetap bisa berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Namun pelaku industri pengolahan singkong menilai kebijakan ini harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas singkong lokal. Sebab menurut mereka, selama ini ketergantungan pada impor juga disebabkan oleh ketidakpastian pasokan dan kualitas hasil panen lokal yang fluktuatif.
Tantangan dan Solusi Ke Depan
Pembatasan impor tentu bukan solusi satu-satunya. Pemerintah juga perlu memperkuat rantai pasok pertanian singkong, mulai dari benih unggul, teknologi pertanian, hingga distribusi hasil panen. Selain itu, pembangunan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan hasil tani juga mutlak dibutuhkan.
Di sisi lain, edukasi kepada petani soal teknik budidaya modern dan efisiensi lahan bisa membantu meningkatkan hasil panen. Petani juga harus difasilitasi untuk bermitra langsung dengan industri agar tidak terjebak pada tengkulak yang kerap mempermainkan harga.
Kesimpulan
Masuknya singkong impor secara masif telah menimbulkan keresahan di kalangan petani lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto segera membahas dan menerapkan kebijakan pembatasan impor singkong. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, industri, dan ketahanan pangan nasional.
Kebijakan yang adil, terukur, dan berpihak pada petani akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam membangun kedaulatan pangan. Jika semua pihak dapat bersinergi, maka cita-cita menjadikan singkong sebagai komoditas strategis dalam negeri bukanlah hal yang mustahil.
